Uni Emirat Arab meluncurkan regulasi baru yang memasukkan Keuangan Desentralisasi dan Web3 ke dalam lingkup pengawasan.

Pada 25 November, hukum keuangan terbaru yang dikeluarkan oleh Uni Emirat Arab (UAE) mengintegrasikan DeFi dan teknologi Web3 yang lebih luas ke dalam kerangka regulasi, menandai titik balik penting bagi industri. Pengacara kripto setempat, pendiri NeosLegal Irina Heaver, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa undang-undang bank sentral baru UAE, “Peraturan Federal Nomor 6 Tahun 2025”, adalah “salah satu perubahan regulasi yang paling berpengaruh terhadap industri kripto di kawasan ini”. “Ini mencakup semua protokol, platform DeFi, middleware, dan bahkan penyedia infrastruktur yang terlibat dalam layanan pembayaran, pertukaran, pinjaman, kustodian, atau investasi dalam lingkup regulasi,” kata Heaver. Dia mencatat bahwa proyek industri yang dibangun atau dioperasikan di UAE harus menganggapnya sebagai tonggak regulasi yang penting, dan harus menyelesaikan penyesuaian sistem sebelum periode transisi berakhir pada September 2026. Peraturan federal yang mulai berlaku pada 16 September 2025 ini adalah regulasi bank sentral yang mengatur lembaga keuangan, bisnis asuransi, serta kegiatan yang terkait dengan aset digital. Di antara ketentuan kunci—Pasal 61 dan Pasal 62—secara jelas mencantumkan kegiatan yang memerlukan izin dari Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE), termasuk pembayaran kripto dan layanan penyimpanan nilai digital.