Tim Sweeney Mengkritik Langkah App Store Jepang Apple: Masih Membebankan 21% pada Pembayaran Pihak Ketiga

Apple telah dipaksa untuk membuka iOS ke pasar aplikasi pesaing di Jepang setelah diberlakukannya Undang-Undang Persaingan Perangkat Lunak Mobile (MSCA). Namun, pendekatan raksasa teknologi tersebut terhadap kepatuhan menuai kritik tajam dari tokoh industri, terutama Tim Sweeney, CEO Epic Games.

Masalah inti berkisar pada struktur biaya Apple untuk pembelian dalam aplikasi pihak ketiga. Alih-alih menghilangkan biaya pada penyedia pembayaran alternatif, Apple memberlakukan komisi sebesar 21% untuk transaksi yang diproses di luar sistem aslinya. Keputusan kebijakan ini secara efektif memblokir kembalinya Fortnite ke App Store Jepang pada tahun 2025, sebagaimana dijanjikan.

Tanggapan Publik Tim Sweeney

Tim Sweeney tidak ragu dalam kritiknya, menyebut implementasi Apple sebagai “penghalang dan pelanggaran hukum yang sangat tidak hormat terhadap pemerintah dan rakyat Jepang.” Di media sosial, dia menyoroti standar ganda yang tampak dengan membandingkan persyaratan Apple dengan skenario hipotetis: “Bisakah Anda membayangkan kerusuhan jika Microsoft mengharuskan semua judul Steam dan Epic Games Store melaporkan setiap transaksi kembali ke Microsoft? Itu pada dasarnya yang baru saja diumumkan Apple di Jepang.”

Perbandingan ini menegaskan ketegangan mendasar antara pengawasan keamanan dan akses pasar yang adil. Sementara Apple menggambarkan proses otorisasi “Notarisasi” untuk pasar aplikasi sebagai langkah perlindungan anak dan pencegahan penipuan, para kritikus berpendapat bahwa ini berfungsi sebagai mekanisme penjagaan gerbang yang mempertahankan dominasi pendapatan Apple.

Lanskap Regulasi yang Meluas

Perkembangan di Jepang mencerminkan pola tekanan regulasi yang lebih luas terhadap ekosistem App Store Apple. Undang-Undang Pasar Digital Uni Eropa (DMA) juga memaksa Apple untuk mengizinkan toko aplikasi dan opsi pembayaran alternatif. Di Amerika Serikat, perubahan sistem pembayaran Apple berasal dari tantangan hukum Epic Games, meskipun perusahaan berhasil menolak penetapan monopoli.

Apple telah meluncurkan struktur biaya yang kompleks di pasar-pasar ini—bukan sebagai pembukaan platform yang sebenarnya, tetapi sebagai respons kalkulatif untuk mempertahankan pendapatan sambil secara teknis mematuhi persyaratan hukum. Biaya 21% di Jepang menjadi contoh pendekatan ini: lebih rendah dari komisi standar Apple sebesar 30%, tetapi cukup tinggi untuk menghalangi pengembang memanfaatkan infrastruktur pembayaran alternatif.

Perdebatan Keamanan vs. Pasar Terbuka

Apple secara konsisten berargumen bahwa toko aplikasi alternatif dan sistem pembayaran eksternal menciptakan kerentanan terhadap malware, penipuan, dan pelanggaran privasi. Penerapan persyaratan notarisasi untuk pasar pesaing menunjukkan bahwa solusi tengah yang layak memang ada. Namun, keberadaan perlindungan teknis semacam ini menimbulkan pertanyaan: jika Apple dapat mengaktifkan proses pembayaran alternatif yang aman di Jepang, mengapa fitur ini tidak diterapkan lebih awal di pasar lain?

Posisi Tim Sweeney mencerminkan konsensus yang semakin berkembang di kalangan pengembang bahwa kekhawatiran keamanan Apple, meskipun penting untuk ditangani, tidak seharusnya membenarkan kontrol monopoli yang hampir mutlak atas distribusi aplikasi dan proses pembayaran di perangkat iOS.

Apa Selanjutnya

Pengembang yang ingin mengadopsi opsi pembayaran baru di Jepang harus menyetujui ketentuan terbaru di bawah Perjanjian Lisensi Program Pengembang Apple paling lambat 17 Maret 2026. Batas waktu ini memberi industri enam minggu untuk menilai apakah kekhawatiran Tim Sweeney terbukti benar atau apakah kerangka kerja notarisasi Apple berhasil menyeimbangkan keterbukaan dengan keamanan.