Menurut TechCabal, pemerintah Nigeria melalui undang-undang pajak baru mengaitkan transaksi kripto dengan identitas nyata menggunakan Nomor Identifikasi Pajak (TIN) dan Nomor Identitas Nasional (NIN), sehingga transaksi kripto dapat dilacak dan dimasukkan ke dalam sistem pelaporan pajak tanpa perlu membobol blockchain itu sendiri. Penyedia layanan aset virtual (VASP) harus mengumpulkan dan melaporkan informasi pelanggan seperti TIN/NIN, nama, alamat, dan lain-lain, sekaligus melaporkan data transaksi bulanan kepada otoritas pajak sesuai ketentuan, serta melaporkan transaksi besar atau mencurigakan kepada lembaga penegak hukum.