Kedutaan Pengawas Keuangan Korea Selatan sedang merancang sebuah regulasi baru—membatasi proporsi kepemilikan saham dari pemegang saham utama bursa aset kripto antara 15%–20%. Setelah langkah ini diumumkan, dunia akademik langsung heboh. Ada suara yang menyatakan bahwa pembatasan paksa seperti ini berpotensi melanggar hak milik, berisiko melanggar konstitusi, dan juga tidak sesuai dengan praktik internasional yang umum diterapkan.

Alih-alih memberi batas atas secara sederhana dan kasar pada proporsi kepemilikan saham, banyak ahli menyarankan pendekatan lain: memperkuat proses pemeriksaan kelayakan pemegang saham utama, agar orang yang benar-benar berkualitas dan berintegritas dapat masuk; sekaligus memperbaiki struktur dewan direksi dan mekanisme pengendalian internal bursa, membangun sistem check and balance yang lebih lengkap; mendorong mekanisme IPO jangka panjang, melalui pencatatan saham secara alami untuk mendistribusikan kepemilikan saham, sehingga dapat menjamin tanggung jawab operasional sekaligus membuka jalur pengumpulan dana.

Singkatnya, daripada membatasi identitas pemegang saham utama, lebih baik mengoptimalkan tata kelola perusahaan, membiarkan sistem itu sendiri yang mengatur masalah.